PPPK Paruh Waktu: Gajinya Kadang Bikin Dompet Ikut Bertanya

X-Degan Kamis, April 02, 2026

Belakangan ini banyak orang mulai kenal istilah PPPK Paruh Waktu. Secara nama terdengar resmi, ada nuansa negara, ada aroma seragam birokrasi, ada harapan masa depan lebih jelas. Tapi begitu masuk ke urusan gaji, sebagian orang langsung diam beberapa detik, lalu refleks bilang:
“Lho… kok cuma segitu?”

Karena di beberapa daerah memang muncul angka yang bikin dahi mengernyit. Ada kabar PPPK paruh waktu yang menerima sekitar Rp300 ribu per bulan, seperti yang diberitakan di Gorontalo Utara. Bahkan ada daerah lain yang kisarannya Rp300–400 ribu, tergantung kemampuan anggaran daerah masing-masing

Kalau dibaca pelan-pelan, statusnya memang ASN. Ada nomor induk, ada legalitas, ada pengakuan formal. Tapi kalau angka di dompet belum ikut formal, wajar kalau masyarakat awam langsung mengeluarkan komentar khas tongkrongan:

“Kalau anggaran seret, kenapa bukan gaji DPR saja yang dipotong sedikit?” 😄

Kalimat ini memang bukan rumus APBN, tapi di warung kopi kalimat seperti itu sering keluar spontan. Karena logika orang sederhana begini: kalau yang di bawah masih menerima tiga ratus ribu, lalu yang di atas angkanya jauh sekali, maka pertanyaan perbandingan itu pasti muncul sendiri.

Padahal kalau dilihat aturan resmi, pemerintah menjelaskan bahwa PPPK paruh waktu dibayar minimal setara honor sebelumnya atau mengikuti kemampuan anggaran daerah / upah minimum wilayah. Jadi secara regulasi memang ada ruang perbedaan antar daerah

Masalahnya, di telinga orang kampung, kalimat “sesuai kemampuan daerah” sering diterjemahkan sederhana:

“Berarti nasib dompet tergantung kas daerah lagi.”

Dan ini yang bikin lucu sekaligus miris. Karena tugas tetap jalan, administrasi tetap ada, jam hadir tetap dihitung, tanggung jawab tetap nyata, tapi nominalnya kadang lebih cepat habis daripada uang parkir seminggu.

Kalau dihitung receh saja, Rp300 ribu sekarang itu kadang habis untuk:

bensin pulang-pergi beberapa minggu ⛽
kuota internet kerja 📱
kopi sachet dan gorengan rapat mendadak ☕

Belum kalau ada keluarga di rumah yang juga ikut berharap.

Makanya muncul satire kecil di masyarakat:
“Negara ini kadang hebat, statusnya naik duluan, kesejahteraannya menyusul pelan-pelan sambil lihat anggaran.”

Padahal orang-orang PPPK paruh waktu ini banyak yang sudah lama mengabdi. Ada yang bertahun-tahun mengajar, mengurus administrasi, menjaga layanan publik, bahkan bekerja di tempat yang tanpa mereka justru sistem bisa berantakan.

Yang lebih menarik, orang awam sebenarnya tidak terlalu rumit melihat persoalan ini. Mereka cuma pakai logika sederhana:

kalau pekerjaan dianggap penting, mestinya penghasilan juga jangan terlalu membuat orang bingung antara beli bensin atau beli beras.

Karena pada akhirnya, pengabdian memang mulia. Tapi tagihan listrik di rumah biasanya tidak bisa dibayar pakai kalimat pengabdian 😄